TUGAS SOFTSKILL PENYEBAB KEGAGALAN UMUM SISTEM INFORMASI DAN PERAN PEMIMPIN DALAM EGOVERMENT

Sistem Informasi

Menurut O’Brien (2005), sistem informasi dan teknologi telah menjadi komponen yang sangat penting bagi keberhasilan bisnis dan organisasi. Teknologi informasi dapat membantu seluruh jenis bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis mereka, pengambilan keputusan manajerial dan kerja sama kelompok sehingga dapat memperkuat posisi kompetitif mereka dalam pasar yang sangat cepat berubah. Definisi sistem informasi menurut O’Brien (2005) adalah kombinasi teratur apapun dari orang-orang, hardware, software, jaringan komunikasi dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Orang bergantung pada sistem informasi untuk berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan berbagai jenis alat fisik (hardware), perintah dan prosedur pemrosesan informasi (software), saluran komunikasi (jaringan), dan data yang disimpan (sumber daya data) sejak permulaan peradaban.

Kerangka Kerja Sistem Informasi

   Menurut O’Brien (2005) bidang sistem informasi melintasi banyak teknologi kompleks, konsep perilaku yang abstrak dan aplikasi khusus dalam bidang-bidang bisnis serta non bisnis yang tidak terhitung jumlahnya. Kerangka kerja sistem informasi, sebagai berikut:

1.  Konsep-konsep dasar (Foundation Concepts)

Konsep dasar perilaku, teknis, bisnis dan manajerial termasuk berbagai  komponen dan peran sistem informasi.

2.  Teknologi Informasi (Information Technologies)

Konsep-konsep utama, pengembangan dan berbagai isu manajemen teknologi informasi yang meliputi hardware, software, jaringan manajemen data  dan teknologi berbasis internet.

3.  Aplikasi Bisnis (Business Application)

Penggunaan utama dari sistem informasi untuk operasi, manajemen dan keunggulan kompetitif bisnis. Aplikasi teknologi informasi dalam bidang fungsional bisnis seperti pemasaran, produksi, akuntansi serta aplikasi lintas fungsi perusahaan seperti manajemen hubungan dengan pelanggan dan perencanaan sumber daya perusahaan.

4.  Proses Pengembangan (Development Process)

Bagaimana praktisi bisnis dan pakar informasi merencanakan, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi untuk memenuhi peluang bisnis.

5.  Tantangan Manajemen (Management Challenges)

Tantangan untuk secara efektif dan etis dalam mengelola teknologi informasi pada tingkat pemakai akhir (end user), perusahaan dan global bisnis.

 

Peran Dasar Sistem Informasi dalam Bisnis dan Organisasi

Menurut O’Brien (2005) terdapat tiga alasan mendasar untuk semua aplikasi bisnis dalam teknologi informasi. Alasan tersebut dapat ditemukan dalam tiga peran penting yang dapat dilakukan sistem informasi untuk sebuah perusahaan bisnis yaitu :

1. Mendukung proses dan operasi bisnis.

2. Mendukung proses pengambilan keputusan para karyawan dan manajernya.

3. Mendukung berbagai strategi untuk keunggulan kompetitif.

Permasalahan Penerapan Sistem Informasi

Penerapan atau implementasi teknologi informasi yang sesuai di suatu perusahaan bukanlah suatu hal yang mudah. Faktor yang harus diperhitungkan agar penerapannya mempunyai nilai lebih adalah:  manajemen perusahaan, budaya perusahaan, biaya pengadaan perangkat keras maupaun lunak, operator, perawatan dan masyarakat bila dilibatkan sebagai end user. Dengan adanya komputer untuk membantu teknologi informasi, berbagai organisasi telah mangalokasikan dana yang cukup besar untuk sistem informasi.

Keberhasilan penerapan sistem teknologi informasi tidak semestinya diukur hanya melalui efisiensi dalam hal menimalkan biaya, waktu, dan penggunaan sumber daya informasi. Keberhasilan juga harus diukur dari efektifitas teknologi informasi dalam mendukung strategi bisnis organisasi , memungkinkan proses bisnisnya, meningkatkan struktur organisasi dan budaya, serta meningkatkan nilai pelanggan dan bisnis perusahaan. Tantangan utama para manajer bisnis dan praktisi bisnis adalah mengembangkan solusi sistem informasi yang mampu mengatasi masalah bisnis.

Kinerja Sistem Informasi dan Evaluasinya

Penerapan sistem Informasi pada perusahaan bagaikan dua sisi mata uang. Bisa berujung pada kesuksesan hingga kegagalan. Pengembangan dan pembangunan sistem informasi pada dasarnya dikembangkan dengan harapan yang tinggi namun sering berakhir dengan kegagalan. Alat ukur keberhasilan sebuah proyek umumnya menggunakan metode evaluasi proyek ekonomi standar untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan proyek sistem informasi karena kompleksitas dari proses pelaksanaan proyek sistem informasi dan dampak jangka panjang dari proyek pada organisasi.

Evaluasi sistem informasi dapat dilakukan dengan metode kualitatif maupun kuantitatif. Kinerja sistem informasi tidak dapat dinilai sebagai baik atau buruk tanpa keberhasilan pelaksanaan proyek. Evaluasi proyek sistem informasi bisa sangat bermasalah dan kadang-kadang bisa sangat subyektif dan tidak ada satu metode evaluasi sistem informasi yang dapat diterapkan untuk semua situasi. Evaluasi menjadi subyektif dan dapat bergantung pada keadaan termasuk waktu.

Meskipun demikian, peneliti manajemen sistem informasi telah melihat seperangkat ukuran formal untuk menilai sistem. Berikut merupakan ukuran kesuksesan sebuah sistem informasi yang dianggap paling penting

1.                      Penggunaan sistem level tinggi, sebagaimana diukur dengan polling pengguna, memberikan kuesioner, atau memantau parameter-parameter seperti volume transaksi.

2.                      Kepuasan pengguna pada sistem, sebagaimana diukur oleh kuesioner atau wawancara. Hal ini mungkin termasuk pendapat pengguna pada akurasi, aktualitas, dan kerelevanan informasi, kualitas servis, dan mungkin pada jadwal operasinya. Yang paling penting adalah perilaku manajer pada sejauh mana tingkat kepuasannya terhadap informasi yang dibutuhkannya dan pendapat pengguna tentang bagaimana sistem meningkatkan kinerja mereka

3.                      Perilaku menguntungkan dari pengguna sistem informasi dan staf sistem informasi.

4.                      Tercapainya tujuan sistem, tingkat di mana sistem dapat mencapai tujuan tertentu, sebagaimana ditunjukkan dengan peningkatan kinerja organisasi dan pengambilan keputusan yang dihasilkan oleh sistem.

5.                      Pembayaran finansial kepada organisasi, baik dengan mengurangi biaya atau meningkatkan penjualan atau keuntungan.

kelima ukuran dianggap menjadi nilai batas walaupun analisis keuntungan biaya mungkin digambarkan dengan berat di dalam keputusan untuk membangun sebuah sistem tertentu. Keuntungan dari sebuah sistem informasi mungkin tidak secara keseluruhan dapat diperhitungkan. Terlebih lagi keuntungan nyata tidak dapat dengan mudah ditunjukkan untuk aplikasi sistem pendukung keputusan tingkat lanjut. Dan meskipun metodologi keuntungan telah diikuti secara akurat , sejarah banyak proyek pengembangan sistem telah

menunjukkan perkiraan nyata ini selalu sulit untuk diformulasikan. Peneliti manajemen sistem informasi lebih berkonsentrasi pada ukuran manusia dan organisasi pada kesuksesan sistem seperti kualitas informasi, kualitas sistem, dan pengaruh sistem pada kinerja organisasi. 

 Faktor-Faktor Kesuksesan dan Kegagalan Sistem Informasi

Ada beberapa faktor penting yang secara langsung mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan proyek sistem informasi. Menurut Rosemary Cassafo dalam O’Brien (1999), kegagalan penerapan sistem informasi disebabkan karena beberapa hal berikut :

1.                      Kurangnya dukungan dari pihak eksekutif atau manajemen

2.                      Tidak memiliki perencanaan memadai mengenai tahapan dan arahan yang harus dilakukan

3.                      Inkompetensi secara teknologi

4.                      Strategi dan tujuan tidak jelas ketika akan menerapkan sistem informasi

5.                      Tidak jelasnya kebutuhan terhadap sistem

Sementara itu, ada tujuh faktor penentu kesuksesan dalam memformulasikan suatu strategi TI yang paling efektif, yaitu :

1.                      Scale dan Scope

2.                      Necessity dan Speed

3.                      Principles dan Increments

4.                      Update dan Review

5.                      Fit dan Timing

6.                      Resources dan Skill

7.                      Support dan Consensus

Sumber :

http://isma45e.blogstudent.mb.ipb.ac.id/2014/01/30/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kesuksesan-dan-kegagalan-sistem-informasi-pada-organisasi-contoh-kasus-penerapan-e-government/

http://agungfauzanzz.blogspot.co.id/2017/04/penyebab-kegagalan-umum-sistem.html

TUGAS SOFTSKILL ONLINE RESEARCH DALAM ADMINISTRASI NEGARA

Pengertian Administrasi Negara

Administrasi Negara itu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan aparatur negara/pemerintah untuk mencapai tujuan negara secara efisien dan efektif. Administrasi negara itu merupakan suatu bahasaan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting dalam kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggara negara. 

Istilah Administrasi Negara

Ada beberapa istilah yang bisa diketahui mengenai administrasi negara. Istilah yang pertama adalah administrasi of public yang bisa menunjukkan tentang cara pemerintah ketika berperan sebagai agen yang memiliki kuasa yang aktif dan juga memiliki inisiatif untuk selalu mengatur dan juga mengambil kebijakan atau langkah yang penting bagi warga negara. Masyarakat dalam hal ini menjadi bagian yang pasif dan harus tunduk terhadap pemerintah.

Istilah yang kedua adalah administrasi for public. Istilah ini memiliki arti bahwa pemerintah memiliki peran untuk mengemban tugas untuk melayani masyarakat. Dalam kasus pelayanan masyarakat, pemerintah harus selalu aktif untuk melayani masyarakat. Pemerintah harus selalu siap untuk menolong masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Istilah yang ketiga dari administrasi negara adalah administrasi by public. Makna dari administrasi by public juga memiliki perbedaan dengan istilah yang lainnya yakni pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh negara untuk mengutamakan kemampuan mandiri dari masyarakat. Pemerintah harus mampu memberikan fasilitas untuk masyarakat agar masyarakat mampu untuk mengatur hidup dengan baik tanpa harus selalu bergantung dengan masyarakat.

Sejarah Tekhnologi  Administrasi Negara

Di penghujung abad ke-20 berkembang satu fenomena yang tidak pernah terbayang sebelumnya, yakni perkembangan kemampuan dan aplikasi teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi ini telah merevolusi kehidupan umat manusia dari waktu ke waktu sejak ditemukannya micro chip. Perusahaan-perusahaan komersial telah secara optimal mendayagunakan teknologi ini sebagai dukungan utama operasinya. Peningkatan dramatis tingkatan pelayanan dan kenyamanan customer telah menjadi suatu keharusan bagi keberadaan dan kemajuan sebuah industri guna mencapai benefit yang maksimal.

Perkembangan teknologi tersebut telah memungkinkan banyak layanan dapat dilakukan dalam 24 jam tanpa terpengaruh oleh ruang dan waktu, dalam arti kapan dan dimana saja. Misalnya Electronic Government (e-Gov) adalah istilah yang diberikan kepada suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet yang dapat melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. Di beberapa negara maju, aplikasi e-Gov telah digunakan sebagai sarana untuk memperbaiki manajemen internal dan meningkatkan pelayanan publik. Secara internal digunakan sebagai sistem pendukung dalam pembuatan keputusan dalam bentuk decision supporting system. Sedangkan dalam peningkatan pelayanan diwujudkan dalam bentuk otomatisasi pelayanan yang secara integral dihubungkan melalui media internet ataupun teknologi digital lainnya.

Di Indonesia, saat ini sudah mulai banyak lembaga-lembaga pemerintahan yang mulai memanfaatkan kemajuan teknologi informasi ini guna diaplikasikan sebagai media dalam memberikan kemudahan penyampaian informasi publik dan kemudahan pelayanan publik. Hal ini tentunya bukan saja penerapan e-gov bukan semata-mata karena perkembangan itu dari perspektif lingkungan strategik, tetapi lebih penting lagi adalah dirasakan adanya kebutuhan akan penerapan teknologi informasi dan teknologi komunikasi tersebut guna mencapai kualitas pelayanan prima kepada masyarakat, dismaping juga adalah guna tercapainya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi, koherensi dan daya guna lainnya yang dimungkinkannya.

Ruang Lingkup Administrasi Negara

Melihat keadaan negara yang memang semakin lama semakin rumit sehingga pemerintah juga perlu untuk selalu mampu mengatur kehidupan masyarakat. Semakin kompleknya kehidupan warga negara juga berpengaruh dengan ruang lingkup administrasi negara. Ruang lingkup ini sangat tergantung dengan perkembangan dari kebutuhan masyarakat.

Menurut Nikolaor henry (1995) memberikan penjelasan mengenai beberapa ruang lingkup administrasi suatu negara. Ruang lingkup yang pertama adalah mengenai organisasi public yang memiliki prinsip mengenai model dari organisasi dan juga perilaku dari birokrasi. Ruang lingkup yang selanjutnya adalah mengenai management public. Pada managemen public mencakup ilmu dan juga system managemen, anggaran public, evaluasi program, produktifisas dan yang lainnya.

Ruang lingkup yang ketiga adalah mengenai implementasi yang berarti menyangkut suatu pendekatan untuk kebijakan publik dan juga implementasi dari kebijakan tersebut, administrasi pemerintah, privatisasi, dan juga etika birokrasi. Administrasi negara memang memiliki 3 ruang lingkup namun menurut pakar yang lainnya tentu memiliki penjelasan atau pendapat yang berbeda.

Peranan Administrasi Negara

Peranan administrasi Negara makin dibutuhkan dalam alam globalisasi yang amat menekankan prinsip persainagn bebas. Secara politis, peranan administrasi Negara adalah memelihara stabilitas Negara, baik dalam pengertian keutuhan wilayah maupun keutuhan politik. Secara ekonomi, peranan administrasi Negara adalah menjamin adanya kemampuan ekonomi nasional untuk menghadapi dan mengatasi persaingan global.

Sistem Administrasi Negara

Sistem administrasi negara pada dasarnya mengandung unsur-unsur tertentu seperti lazimnya suatu sistem, yaitu: (1)Nilai, yang mencakup landasan, falsafah, cita-cita dan tujuan negara; (2)Struktur, yang menggambarkan keberhasilan lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga pemerintah dengan kewenangan masing-masing; (3)Proses, yang berupa kegiatan dan saling hubungan antara lembaga – lembaga yang ada dalam negara dalam mewujudkan tujuan berbangsa yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan organisasi dan tuntutan seluruh rakyat sebagai pemilik keseluruhan negara.

Tujuan administrasi negara

1.                  Mencari dan menemukan hal – hal yang sama dan hal – hal yang berbeda dalam sistem administrasi negara

2.                  Mempelajari karakter – karakter yang berbeda atau karakter yang bersifat khusus dalam administrasi negara

3.                  Mempelajari ciri yang menonjol dari suatu sistem pemerintahan

4.                  Memperoleh pengetahuan konsepsional

5.                  Mengidentifikasi faktor –faktor kultural, politik, dan sosial untuk memepengaruhi keberhasilan dan kegagalan struktur sistem pemerintahan

6.                  Menentukan perubahan apa yang diperlukan untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk mempebaiki birokrasi.

Sumber :

http://reyhanfirgiawan21.blogspot.co.id/2017/04/online-research-dalam-administrasi.html

http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-administrasi-negara-public.html

http://kua-terentang.blogspot.co.id/2010/03/sistem-administrasi-negara-republik.html

http://agungfauzanzz.blogspot.co.id/2017/04/online-research-administrasi-negara.html

http://artikel-az.com/pengertian-administrasi-negara/

TUGAS SOFTSKILL E-GOVERNMENT DAN PEMANFAATAN INTERNET

Pengertian E-Government

          E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi.
E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

Ada tiga model penyampaian E-Government, antara lain :

a. Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C)

            Adalah penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat, Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

Contohnya G2C : Pajak online, mencari Pekerjaan, Layanan Jaminan sosial, Dokumen pribadi (Kelahiran dan Akte perkawinan, Aplikasi Paspor, Lisensi Pengarah), Layanan imigrasi,
Layanan kesehatan, Beasiswa, penanggulangan bencana.

b. Government-to-Business (G2B)

            Adalah transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah.Mengarah kepada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik. Aplikasi yang memfasilitasi interaksi G2B maupun B2G adalah Sistem e-procurement.

Contoh : Pajak perseroan, Peluang Bisnis, Pendaftaran perusahaan, peraturan pemerintah (Hukum Bisnis), Pelelangan dan penjualan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hak paten merk dagang, dll

c. Government-to-Government (G2G)

            Adalah Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi online antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basisdata terintegrasi.

Contoh : Konsultasi secara online,blogging untuk kalangan legislative, pendidikan secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu.

Tujuan

            Adapun tujuan dari dibangunnya E-Government itu adalah pembentukan jaringan dan transaksi layanan public yang tidak dibatasi sekat waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat.

Manfaat E-Government

Fakta bahwa pemerintah perlu menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) tidak lagi dipertanyakan. ICT diakui secara global telah mempromosikan pemerintahan yang baik dan bersih. Melihat dampak implementasi ICT di Badan Pemerintah, kami mengutip Manfaat ICT OECD yang diakui:

·         E-Government meningkatkan efisiensi: ICT membantu meningkatkan efisiensi tugas pemrosesan massal dan operasi administrasi publik. Aplikasi berbasis internet dapat melakukan penghematan pengumpulan dan transmisi data, serta penyediaan  informasi dan komunikasi dengan pelanggan. Efisiensi yang signifikan di masa mendatang dilakukan melalui proses berbagi data antara pemerintah.

·         E-Government meningkatkan layanan: Mengadopsi fokus pelanggan adalah inti dari agenda reformasi sat ini. Layanan yang berhasil adalah yang dibangun atas pemahaman kebutuhan pelanggan. Fokus pelanggan menyiratkan bahwa pengguna tidak perlu memahami struktur dan hubungan pemerintah untuk berinteraksi dengan pemerintah. Internet dapat membantu mencapai tujuan ini dengan memunculkan pemerintah sebagai organisasi terpadu yang memberikan layanan online dengan lancar. Sama dengan semua layanan, layanan e-government juga harus dikembangkan berdasarkan permintaan dan nilai pengguna.

·         E-Government membantu mencapai hasil kebijakan tertentu: ICT dapat membantu pemangku kepentingan berbagi informasi dan ide, untuk kemudian berkontribusi dalam menentukan hasil kebijakan. Misalnya, informasi dapat mendorong penggunaan program pelatihan dan pendidikan serta proses berbagi informasi antara pemerintah pusatdan daerah untuk memfasilitasi kebijakan lingkungan. Meskipun demikian, proses berbagi informasi pada individu, akan memunculkan isu perlindungan privasi, serta kompromi harus dipertimbangkan secara cermat.

·         E-Government berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi: E-Government membantu mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap  pemerintah, serta berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi. Dampak spesifik mencakup penurunan pengeluaran pemerintah melalui program yang lebih efektif, efisiensi serta peningkatan produktivitas bisnis melalui penyederhanaan administrasi yang dimungkinkan oleh ICT dan peningkatan informasi pemerintah.

·         E-Government adalah kontributor reformasi utama: Mayoritas Negara sedang menghadapi isu modernisasi dan reformasi manajemen publik. Perkembangan saat ini berarti bahwa proses reformasi harus berkelanjutan. ICT telah mendukung reformasi di banyak wilayah, misalnya dengan meningkatkan transparansi, memfasilitasi proses berbagi informasi dan menyoroti inkonsistensi internal.

·         E-Government membantu membangun kepercayaan antara Pemerintah dan warganya: Membangun kepercayaan antara pemerintah dan warganya sangat fundamental bagi pemerintahan yang baik. ICT dapat membantu membangun kepercayaan dengan memungkinkan keterlibatan warga dalam proses kebijakan, mempromosikan pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab serta membantu mencegah korupsi. Selain itu, jika batasan dan tantangan diatasi dengan baik, e-government dapat membantu memperdengarkan suara rakyat agar diperdebatkan dengan lebih luas. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan ICT untuk mendorong warga agar dapat memberikan saran yang membangun mengenai isu publik dan menilai dampak penerapan teknologi untuk membuka proses kebijakan.

·         E-Government meningkatkan transparansi dan tanggung jawab: ICT membantu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan memudahkan informasi untuk dapat diakses – mempublikasikan debat dan rapat, anggaran dan pengeluaran, hasil dan alasan pemerintah untuk mengambil suatu keputusan penting, dll

Keuntungan  E-Goverment bagi rakyat

1.      Pelayanan servis yang lebih baik kepada masyarakat. Informasidapat disediakan 24 jam, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor . Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan.

2.      Peningkatan hubungan antara pemeritah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum. Adanya keterbukaan [transparansi ] maka diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini menghilangkan saling curiga dan kekesalan dari semua pihak.

3.      Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien . Sebagai contoh, koordinasi    pemerintahan dapat dilakukan melaluji e-mail atau bahkan vidio confernce.

Kerugian  E-Goverment bagi rakyat

1.  Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintah akan membuka peluang terjadinya cyber crime yang dapat merusak system TIK pada e-government. Misalnya kasus pembobolan situs KPU ketika penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker.

2.  Kurangnya interaksi atau komunikasi antara admin (pemerintah) dengan masyarakat, karena e- government dibuat untuk saling berinteraksi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan.

3. Kelemahan utama tentang e-government adalah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan, internet informasi di web, dan agenda tersembunyi dari kelompok pemerintah yang dapat mempengaruhi dan bias opini publik.

Tahap – Tahap E-government

 
            Tahap E-Government menurut Inpres No.3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan, bahwa penerapan E-Government dapat dilaksanakan melalui tingkatan sebagai berikut :

1. Tingkat persiapan yang meliputi :

1.      Pembuatan situs informasi di setiap lembaga;

2.      Penyiapan SDM;

3.      Penyiapan sarana akses yang mudah misalnya menyediakan sarana Multipurpose Community Center, Wernet, dll;

4.      Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik

2. Tingkat pematangan yang meliputi :

1.      Pembuatan situs informasi publik interaktif;

2.      Pembuatan antar muka keterhubungan antar lembaga lain.

3. Tingkat pemantapan yang meliputi :

1.      Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;

2.      Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.

4. Tingkat pemanfaatan yang meliputi :

1.      Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G (Government To Government), G2B (Government To Business) dan G2C (Government To Citizen) yang terintegrasi.

Informasi dan Perkembangan Situs Web Pemerintah Daerah

Hampir seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia saat ini telah memiliki Web Site resmi Pemerintah Daerah. Sejauh ini, web site pemerintah daerah sebagian besar belum mampu menyampaikan informasi secara komprehensif tentang daerahnya. Pembuatan web site hanya sebatas latah atau ikut-ikutan agar daerahnya dianggap sudah melek IT. Tujuan utama web site Pemerintah Daerah sebagai media informasi Pemerintah Daerah belum berfungsi secara optimal.

Seharusnya, sebagai media resmi Pemerintah Daerah, web site Pemerintah Daerah mampu untuk menyampaikan informasi seluas-luasnya dan selengkap mungkin tentang Daerahnya. Sehingga dengan demikian, informasi apapun tentang daerah kita mampu untuk diakses dan diketahui oleh masyarakat luas, bukan hanya masyarakat yang berada di daerah yang bersangkutan melainkan masyarakat dunia. Bukankah dengan membuat web site Pemerintah Daerah berarti suatu daerah sudah siap untuk memasuki dunia tanpa batas.

Dalam web site Pemerintah Daerah biasanya terdapat dua macam informasi yang disajikan, yaitu :

a.       Informasi yang bersifat statis, yaitu informasi yang tidak akan berubah dalam waktu yang relatif singkat. Informasi yang bersifat statis biasanya paling tidak diperbaharui setahun sekali. Informasi yang disajikan biasanya merupakan dokumen yang menyangkut perkembangan suatu daerah dalam jangka waktu satu tahun, misalnya data PDRB, IHK maupun Dokumen-dokumen Perencanaan Daerah.

b.      Informasi yang bersifat Dinamis, yaitu informasi yang senantiasa harus diperbaharui setiap saat. Informasi ini biasanya merupakan suatu laporan tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun informasi yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

Sumber :

http://sriyanthigeg.blogspot.co.id/2012/11/pengertian-keuntungan-kerugian-e.html

https://raddanadan.files.wordpress.com/2012/10/e-government-dan-pemanfaatan-enternet.docx

http://www.cimsaig.com/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=93&lang=id